DPRD Sosialisasi Peternakan Ayam Tanpa Izin Oknum Dinas Pertanian Diduga Jadi “Calo”


Deli Serdang  ( Journal Monitor )

DPRD Deli Serdang melakukan sosialisasi terkait peternakan ayam tanpa izin di Kecamatan Pantai Labu dan Beringin di Aula Kantor Camat Pantai Labu, (7/2). Sosialisasi ini sebagai tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat(RDP) yang digelar dewan pada 27 Oktober 2017 lalu mengenai ternak ayam pertelur tanpa izin menbuat pemasukkan PAD nihil ini dimanfaatkan oknum oknum untuk pentingan pribadi.

Dihadiri puluhan pengelola ternak ayam, Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Imran Obos SE menyebutkan jika sosialisasi ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung apa kendala sehingga para peternak ayam tidak mau mengurus izin. Selain itu, sosialisasi ini juga untuk mengungkap siapa saja oknum pejabat yang membeking atau meminta uang kepada peternak sehingga hingga saat ini sedikitnya 80 peternakan di Kecamatan Pantai Labu dan 12 di Kecamatan Beringin tak satupun yang memiliki izin. “Bagi yang layak diterbitkan izinnya agar diurus dan apabila tidak diurus maka akan ditutup. Sedangkan yang tidak layak diterbitkan izinnya diberikan kesempatan untuk menuntaskan masa panen. 10 ribu ekor keatas harus ada UKL UPL sedangkan dibawah 10 ribu cukup SPPLH saja,” sebut Imran Obos SE.
          Mendengar penjelasan politisi PAN itu, Seng Guan salah seorang peternak menyebutkan jika dulunya mereka sudah memiliki izin namun sudah habis masa berlakukanya. Pun begitu, mereka berupaya memperpanjang izin dengan meminta bantuan Ramadan oknum Dinas Pertanian Deli Serdang yang membidangi peternakan. Ucapan Seng Guan itu mengagetkan Imran Obos SE dan instansi terkait lainnya. “Kami sudah memberikan sejumlah uang tapi izinnya hingga sxekarang tidak keluar dan kami jadi korban saja,” bebernya .

          Selain itu Seng Guan juga mempertanyakan berapa biaya mengurus izin dan apakah diperbolehkan membuka usaha peternakan di Kecamatan Beringin. Menjawab hal itu, Rahmad Gozali yang mewakili Dinas Pelayanan Izin Terpadu menjawab jika mengurus izin peternakan gratis asalkan berkasnya sudah lengkap. “Hanya membayar retribusi IMB saja dan jika berkasnya sudah lengkap maka izinnya akan diberikan tanpa pungutan biaya,” jawabnya .

          Sedangkan soal lokasi peternakan di wilayah Kecamatan Beringin, Imran Obos SE dengan tegas menjawab jika Kecamatan Beringin tidak boleh ada peternakan karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum dikeluarkan.Dan para pertetnak di berwaktu untuk pindah . Sementara Hermanto alias Po Lim negungkapkan mau mengurus izin tapi harus dikategorikan jumlahnya. “Kalau bisa janganlah disamakan biaya pengurusan izin yang me4ngelola 10 ribu dengan yang mengelola ratusan ribu ekor,” ungkapnya.


          Seluruh aspirasi para peternak pun ditampung oleh dewan dan instansi lainnya dengan kesimpulan jika peternak mau mengurus izin dan diberikan waktu untuk mengurus izinnya. ( Hs )