Penghentian Kasus Dugaan Korupsi Dana Reses DPRD Tahun 2017 Dinilai Tidak Lazim



Kota Tebing Tinggi, Journal Monitor
Kasus dugaan korupsi dana reses DPRD Kota Tebing Tinggi yang sempat ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri sudah menjadi potret buruk atas kinerja DPRD selama lima tahun menjabat sebagai wakil rakyat..

Kinerja DPRD itu dinilai tidak pro masyarakat, hal itu terungkap sesuai data temuan BPK RI tahun 2017 yang menerangkan bahwa anggaran dana reses DPRD yang digunakan untuk melakukan sosialisasi di beberapa lokasi di kelurahan menuai kerancuan yang diduga merugikan keuangan Negara/Daerah mencapai 625 juta rupiah.

Seperti di lansir media cetak dan elekronik bahwa kondisi itu diketahui dari  oknum Sekwa benisial “SN” yang mengakui bahwa ada pengembalian kerugiaan atas penggunaan dana reses DPRD itu terkait 25 Oknum DPRD Kota Tebing Tinggi priode ini.

Aksi pengembalian itu juga di ungkap  oknum pihak kejaksaan pada mass media saat melakukan konfirmasi di ruang Seksi  Pidana Khusus yang  menerangkan bahwa benar ad 24 Oknum DPRD Kota Tebing Tinggi telah mengembalikan kerugian keuangan Negara/Daerah atas temuan BPK RI yang mencapai 625 juta.

Namun salah satu Oknum DPRD berinitial Adl belum mengembalikan  masih di jerat  tindak pidana umum terkait kasus penyalah gunaan Narkoba.

Salah seorang yang mengaku kelompok masyarakat, S.Tambunan  saat temui awak media di kawasan perkantoran Gunung Lauser, Jum"at ( 1/2/2019 )  menerangkan bahwa kasus dugaan korupsi dana reses itu terindikasi dari  adanya dugaan pemalsuan data. 

Tambunan  menerangkan bahwa sesuai data BPK RI tahun 2017, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan reses DPRD Kota Tebing Tinggi dibeberapa tempat itu hanya dihadiri beberapa orang saja dan bukan dihadiri ratusan orang.

Ditambahkannya,  sesuai keterangan dari wawancara pihaknya dengan Sekwan, diketahui bahwa belum ada pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kota Tebing Tinggi tahun 2017.

Hingga laporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan praktik-praktik dan kebiasaan sebelumnya yang telah diterapkan dalam pelaksanaan reses. Sekwan juga mengungkapkan tidak pernah mengikuti kegiatan reses dan hanya menerima laporan dari Koordinator Tim Pendamping di lapangan  ( tim JOC )